Cybertv.id.- Jakarta, 4 Juni 2025 — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (4/6), untuk membahas kelanjutan kebijakan diskon moda transportasi nasional sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah.
Baca juga : DPD LSM MAUNG KALBAR : “INTIMIDASI JURNALIS DI KALBAR ADALAH KEJAHATAN KONSTITUSI
Menteri Erick menjelaskan bahwa Presiden ingin memastikan kebijakan tersebut segera diimplementasikan, sesuai dengan keputusan dalam rapat terbatas sebelumnya.
> “Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini, diskon-diskon yang telah diputuskan dalam rapat terbatas dapat segera diterapkan, termasuk untuk kereta api, jalan tol, pesawat, dan moda transportasi lainnya,” ujar Erick dalam keterangan pers usai pertemuan.
Program diskon ini ditargetkan mulai berlaku pada 5 Juni hingga Juli 2025, bertepatan dengan masa libur sekolah. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pelaksanaan segera program ini agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Baca juga : TMMD Imbangan ke 124 di Kabupaten Sanggau Resmi Ditutup
“Ini sangat baik untuk meringankan beban masyarakat yang sedang berlibur. Dukungan pemerintah terhadap sektor transportasi selama ini terbukti memberi dampak positif terhadap perekonomian daerah,” tambah Erick.
Terkait pendanaan program ini, Erick menyebut bahwa pemerintah akan memberikan dukungan pembiayaan tambahan (top-up) melalui Kementerian Keuangan. Hal ini untuk mengantisipasi dampak keuangan yang mungkin ditanggung oleh BUMN penyedia layanan transportasi.
> “Kementerian Keuangan akan membantu melalui top-up sebagai bagian dari stimulus ekonomi,” jelasnya.
Kementerian BUMN, lanjut Erick, berkomitmen untuk menyelaraskan pelaksanaan program ini tanpa mengorbankan kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan negara, khususnya di bawah pengelolaan BPI Danantara Indonesia.
Baca juga : Jelang Panen Raya Jagung, Kapolri Turun Langsung Cek Lokasi ke Kalbar
“Sebagai bentuk penugasan, kami akan menjalankan program ini sesuai arahan pemerintah, sambil tetap menjaga keseimbangan keuangan BUMN,” tuturnya.
Saat ini, pembahasan teknis mengenai skema pendanaan program diskon masih berlangsung bersama para wakil menteri dan jajaran Kementerian Keuangan.
