CYBERTV.ID -Sintang Kalimantan Barat, diharapkan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk segera melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pembangunan Jembatan Sungai Saeh yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.
Pembangunan jembatan yang menelan biaya lebih dari 5 miliar rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang.
Dari temuan media pada tanggal 2 Agustus 2024, terlihat kondisi pembangunan jembatan yang memprihatinkan, dan banyak kecurangan, yang patut diduga ada kong kalikong antara kontraktor, konsultan dan dinas yang membidangi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fakta yang dicurigai menjadi temuan saat tim media investigasi, Beberapa bagian talut jembatan sudah mengalami kerobohan dan retakan yang signifikan. Selain itu, tanah timbunan yang seharusnya rampung juga masih terlihat belum selesai, jika disandingkan dengan dokumen lelang.
Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat akan kualitas pekerjaan dan penggunaan dana publik yang tidak transparan.
Menurut Salah satu warga Desa Sepiluk, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap proyek yang seharusnya memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat.
“Kami berharap jembatan ini dapat meningkatkan akses transportasi dan ekonomi di desa kami, namun abang-abang sebagai wartawan yang biasa mempublikasikan dapat melihat sendiri kondisinya pekerjaan saat ini, kami sangat mengharapkan kualitasnya,” yang sebenarnya ujarnya.
Ketika media mencoba mengonfirmasi kepada Alek, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPTK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sintang, melalui pesan WhatsApp, hingga berita ini diterbitkan belum ada balasan yang diterima.
Hal ini meyakinkan akan dugaan dan kekhawatiran masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek tersebut sangat besar indikasi kecurangan dan indikasi korupsi
Permintaan audit ini muncul sebagai bentuk langkah proaktif peran ikut serta masyarakat dalam memerangi praktek korupsi dan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
Tentunya Masyarakat sangat berharap harap agar Kejati Kalbar dan BPK segera menindaklanjuti permohonan ini demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Desa Sepiluk dan sekitarnya.
Dengan adanya audit yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, diharapkan dapat terungkap fakta-fakta di lapangan dan memberikan kejelasan mengenai penggunaan anggaran serta kualitas pembangunan yang telah dilakukan.
Masyarakat sangat mendambakan adanya pembangunan yang tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah mereka.
(Tim-Red)
