Cybertv id – Pontianak, Kalbar — Polemik pembangunan menara telekomunikasi Indosat di Gang Bersama 2, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, kembali memanas setelah warga menemukan salah satu poin kesepakatan bersama belum dipenuhi pihak kontraktor.
Padahal kasus ini sempat viral beberapa waktu lalu dan menghasilkan tiga poin keputusan antara warga, pengurus RT, dan pihak kontraktor.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah poin kedua dari kesepakatan bersama, yakni:
Semua bahan material, tiang, serta perlengkapan pembangunan segera diangkat dari lokasi dalam waktu 3 hari.”
Namun hingga melewati batas waktu yang disepakati, material pembangunan masih berada di lokasi. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Warga Pertanyakan Komitmen Kontraktor
Sy. Rosnah, salah satu warga yang sejak awal menolak pembangunan menara tersebut, secara tegas mempertanyakan ketidakpatuhan kontraktor terhadap kesepakatan resmi.
> “Mereka jelas tidak melengkapi izin. Kenapa aparat masih diam? Kami khawatir ini bisa menimbulkan gesekan yang berujung komplik,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya soal berbeda pendapat, tetapi menyangkut kepatuhan hukum dan rasa aman warga. Jika tidak segera ditangani, ia khawatir situasi dapat berkembang menjadi konflik horizontal.
Surat Sudah Dikirim ke 7 Instansi, Namun Belum Ada Respons
Warga menyampaikan bahwa mereka telah menempuh jalur resmi dengan melayangkan surat keberatan sekaligus laporan ke sejumlah instansi terkait, yaitu:
1. Kantor Wali Kota Pontianak
2. Camat Pontianak Barat
3. Lurah Sungai Jawi Dalam – Pontianak Barat
4. Dinas Kominfo Kota Pontianak
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Polresta Pontianak
7. Ketua DPRD Kota Pontianak
Langkah ini diambil karena warga menilai pembangunan menara tidak memenuhi kelengkapan izin, sehingga seharusnya dihentikan dan dibongkar sesuai ketentuan.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari instansi-instansi tersebut.
Tidak ada konfirmasi, klarifikasi, maupun tindakan langsung di lapangan.
Kekhawatiran Warga Meningkat, Minta Penegakan Aturan
Warga Gg. Bersama 2 menegaskan bahwa mereka hanya menuntut penegakan hukum, bukan mencari keributan.
Mereka menilai lambannya respons dari pihak berwenang justru dapat memperbesar potensi gesekan antarwarga.
Masyarakat juga berharap seluruh poin kesepakatan yang sudah ditandatangani dijalankan sepenuhnya.
Jika kontraktor tidak memenuhi komitmen, warga meminta pemerintah segera turun tangan sebelum situasi semakin memburuk.
( Tim)
Sumber: Kabid Humas DPD GWI Kalbar
