CYBERTV.ID – Bengkayang – Mega proyek yang dibiayai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2023, senilai lebih dari Rp 40 miliar, kini tengah menjadi sorotan publik. Proyek tersebut adalah pembangunan jembatan Calleder HamilTon (CH) Sei Sambas Kecil yang terletak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Pelaksanaan proyek ini dipercayakan kepada Antariksa Inti sebagai kontraktor pelaksana.
Namun, dalam pelaksanaannya, muncul dugaan bahwa penggunaan material timbunan tanah lokal yang tidak memiliki perizinan dapat berpotensi melanggar regulasi dan ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat pentingnya kualitas material dalam pembangunan infrastruktur, terutama jembatan yang berfungsi vital bagi transportasi dan mobilitas masyarakat.
Pantauan media pada Rabu, 7 Agustus 2024, menunjukkan bahwa kondisi jalan yang baru dibangun tersebut tampak sudah mengalami kerusakan signifikan, walaupun kurang dari satu tahun sejak pengoperasiannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kejadian ini tentu menimbulkan pertanyaan terkait kualitas pekerjaan dan standardisasi yang diterapkan dalam proyek tersebut. Kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat ini dikhawatirkan dapat mengganggu aksesibilitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan resiko keselamatan bagi pengguna jalan.
Dalam upaya mendapatkan klarifikasi mengenai isu ini, media telah melakukan konfirmasi kepada Bapak Evi selaku Satuan Kerja (SATKER) terkait. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban yang diterima dari pihak yang bersangkutan. Keheningan dalam memberikan penjelasan menambah ketidakpastian dan spekulasi di kalangan masyarakat mengenai alasan di balik permasalahan tersebut.
Penting bagi pihak berwenang untuk melakukan investigasi mendalam terkait dugaan pelanggaran perizinan material serta kualitas pelaksanaan proyek. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, terutama yang bersumber dari APBN, harus menjadi prioritas agar masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan infrastruktur yang baik dan berkelanjutan.
Proyek jembatan Calleder HamilTon ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran perlu dilakukan demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap program pembangunan pemerintah.
