Selain itu, Kopdes juga akan menjadi penyalur bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat pedesaan.
Solusi Berkeadilan Untuk Atasi Konflik PETI
Di beberapa daerah, seperti Kalimantan Barat, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat secara turun-temurun.
Namun, aktivitas ini sering kali menimbulkan masalah hukum yang kompleks karena tidak memiliki izin resmi.
Menyikapi hal ini, Plt Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat, Wawan Suwandi, menyerukan agar pemerintah memberikan izin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada masyarakat lokal.
Baca juga; Polkes Blitar, Gandeng Kodim 0808 Serta BPJS Sosialisasi Kesehatan Dan Bahaya Narkoba
“Pemerintah harus lebih inklusif. Jangan hanya memberikan izin tambang kepada organisasi besar dan swasta, tapi juga kepada masyarakat lokal,” tegas Wawan.
Dengan adanya izin resmi, masyarakat tidak perlu lagi melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal, sehingga dapat menghindari benturan dengan aturan pemerintah.
Peran Polri Penanganan PETI
Wawan juga menyerukan agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersikap bijak dalam menangani kasus PETI.
Pendekatan represif tanpa solusi yang adil hanya akan memperburuk situasi. Oleh karena itu, Polri diharapkan dapat berperan sebagai mediator yang mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan izin WPR.
“Penanganan PETI harus dilakukan dengan pendekatan mediatif, bukan hanya hukuman. Masyarakat butuh solusi nyata, bukan tekanan,” Wawan menegaskan.
Manfaat Jangka Panjang Koperasi Desa Merah Putih
Dengan diberikannya izin WPR kepada masyarakat lokal, masa depan pertambangan rakyat di Kalimantan Barat diprediksi akan lebih terjamin dan berkelanjutan.
Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih juga akan menjadi instrumen penting dalam mengurangi angka kemiskinan di pedesaan.
Program ini tidak hanya memperkuat perekonomian desa tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara legal dan bertanggung jawab.
Dengan demikian, harapan untuk menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia semakin nyata.
