Cybertv.id – Jakarta, 6 Mei 2025 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (6/5), dengan agenda pembahasan Program Kerja dan Anggaran APBN Tahun 2025 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2024.
Baca juga: Di Balik Makan Siang Bersama PWI Kalbar dan Bupati Sanggau
Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa meskipun terdapat penyesuaian anggaran di tahun 2025, BMKG tetap mampu menjaga kualitas layanan melalui sejumlah strategi efisiensi. Strategi tersebut antara lain meliputi pemeliharaan preventif peralatan, diversifikasi jaringan komunikasi, dan implementasi sistem kerja work from anywhere (WFA) untuk efisiensi operasional.
“Dengan strategi efisiensi ini, Insya Allah BMKG tetap mampu menjaga operasional 365 hari tanpa gangguan,” ujar Dwikorita.
Ia juga menekankan bahwa program-program unggulan seperti Sekolah Lapang BMKG tetap dilaksanakan, bahkan dengan penambahan lokasi meski jumlah peserta disesuaikan. BMKG juga menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Prioritas Nasional Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada:
- Prioritas Nasional 2: Ketahanan pangan, air, energi, serta ekonomi hijau dan biru
- Prioritas Nasional 3: Peningkatan konektivitas
- Prioritas Nasional 8: Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
Sebagai bentuk kontribusi nyata, BMKG terus mengembangkan program Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, dan Sekolah Lapang Gempabumi untuk meningkatkan literasi iklim dan kesadaran akan potensi bencana.
BMKG juga terlibat aktif dalam proyek Indonesia Disaster Resilience Initiative Project yang berfokus pada penguatan sistem peringatan dini tsunami dan gempa bumi. Di sisi lain, program modernisasi layanan cuaca maritim melalui proyek Strengthening Climate and Weather Service Capacity – Phase 2 terus berjalan untuk mendukung keselamatan pelayaran dan konektivitas wilayah.
Baca juga: Satlantas Polres Blitar Kota Gelar “Coaching Clinic Road Safety” di Ponpes Nurul Ulum.
Untuk memperkuat akurasi deteksi dini bencana maritim, BMKG menambah 20 unit radar serta memodernisasi sistem prakiraan cuaca dan peringatan dini dengan dukungan komputer berkinerja tinggi (high-performance computing). Upaya lain yang dilakukan termasuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pengembangan jaringan pemantauan kualitas udara di berbagai wilayah.
“BMKG menjamin layanan informasi dan peringatan dini beroperasi 24/7/365 dengan standar Service Level Agreement (SLA) dan Operational Level Agreement (OLA) yang ketat,” tegas Dwikorita.
Dalam kesempatan tersebut, BMKG juga melaporkan pencapaian pengelolaan keuangan yang membanggakan, yakni berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan sejak tahun 2015 hingga 2023. Dwikorita menjelaskan bahwa BMKG telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara konkret, termasuk melalui input data pada aplikasi SIP-TL, koordinasi aktif dengan tim pemantauan BPK, serta pemantauan berkelanjutan terhadap progres tindak lanjut.
Selain itu, BMKG mencatat peningkatan signifikan dalam hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian PANRB, dengan skor meningkat lebih dari 10 poin, dari 74 menjadi 85,23 di tahun 2024.
“Kami mengapresiasi dukungan Komisi V DPR RI dan akan terus berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan bangsa,” tutup Dwikorita.
Baca juga: Malam Ini, 138 Polisi Kawal Keberangkatan Haji Sumenep: Mobil Pengantar Dibatasi
Ketua Rapat sekaligus Pimpinan Komisi V DPR RI, Lasarus, turut mengapresiasi capaian BMKG atas opini WTP tersebut. Namun demikian, ia menekankan pentingnya menindaklanjuti semua rekomendasi BPK serta memastikan seluruh Alat Operasi Pemantauan Atmosfer dan Geofisika (ALOPTAMA) berfungsi optimal.
“Informasi dari BMKG sangat penting, mengingat tingginya tingkat risiko bencana di Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap BMKG terus meningkatkan kualitas layanan dan keandalan sistem,” ujar Lasarus.
