Cybertv.id – Pontianak — Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap polemik pembangunan menara tower yang diduga bermasalah secara perizinan, Kepala Bidang Humas DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Provinsi Kalimantan Barat, Muchlisin, melakukan kunjungan ke Sekretariat Central Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI).
Kedatangan Muchlisin disambut langsung oleh Ketua Central LAKI, H. Burhanuddin. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat namun sarat dengan sikap tegas, mencerminkan keseriusan kedua lembaga dalam merespons isu strategis yang tengah menjadi perhatian masyarakat luas.
Pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan langkah konkret membangun sinergi antara insan pers dan lembaga kontrol sosial, khususnya dalam penyebaran informasi media online yang transparan, berimbang, serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam diskusi, kedua pihak secara terbuka membahas polemik pembangunan menara tower yang belakangan viral dan memicu keresahan warga.
Dugaan pembangunan tanpa kelengkapan izin menjadi fokus utama pembahasan, mengingat dampaknya tidak hanya menyangkut tata ruang wilayah, tetapi juga menyentuh aspek supremasi hukum serta kepercayaan publik terhadap aparat dan pemangku kebijakan.
Ketua Central LAKI, H. Burhanuddin, menegaskan sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum. Ia menyatakan bahwa apabila dalam proses investigasi ditemukan pembangunan yang berjalan tanpa izin lengkap, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi.
“Jika terbukti ada pelanggaran, terlebih pembangunan dilakukan sementara perizinan belum lengkap, itu jelas pelanggaran hukum.
Kami tidak akan ragu untuk mengajukan tuntutan dan membawa persoalan ini ke jalur hukum,” tegas Burhanuddin.
Ia juga menekankan bahwa hukum tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis maupun kekuatan modal. Menurutnya, setiap pembangunan yang mengabaikan aturan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan berpotensi merugikan masyarakat luas.
Sementara itu, Muchlisin menegaskan komitmen DPD GWI Kalbar untuk terus mengawal isu-isu strategis publik melalui pemberitaan yang tajam, faktual, dan bertanggung jawab, tanpa intervensi kepentingan apa pun. Ia menilai kolaborasi dengan LAKI sangat penting guna memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya cepat, tetapi juga berbasis data serta kebenaran hukum.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa media dan lembaga pengawas sosial tidak akan tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran aturan. Sinergi antara GWI dan LAKI diharapkan mampu menjadi benteng dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum di Kalimantan Barat.
Nov
