Dalam wawancara, Wawan menyatakan:
“Tugas utama saya adalah memulihkan kepercayaan antaranggota dan memastikan PWI Kalbar tetap menjadi rumah bagi seluruh jurnalis, tanpa terkecuali. Verifikasi anggota dan persiapan KLB akan menjadi prioritas.”
6 Bulan Untuk Pemulihan
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai PLT Ketua PWI Kalbar, Wawan Suwandi diberi mandat khusus:
1. Koordinasi dengan Pengurus Daerah memastikan sinergi antara kepengurusan provinsi dan kabupaten/kota.
2. Verifikasi Keanggotaan. Menyaring keanggotaan PWI untuk memastikan hanya yang memenuhi syarat profesional dan administratif yang tercatat.
3. Penyelenggaraan KLB menggelar Konferensi Luar Biasa dalam waktu enam bulan guna memilih kepemimpinan definitif.
Proses verifikasi diharapkan menjadi solusi atas isu “anggota fiktif” yang kerap menjadi masalah di organisasi profesi.
Jika Kundori adalah seorang karakter dalam drama politik, mungkin ia akan dijuluki “Si Katalisator Kekacauan”.
Bagaimana tidak? Di satu sisi, ia berkoar tentang otonomi daerah, tetapi di sisi lain, ia lupa bahwa organisasi wartawan bukanlah kerajaan kecil.
Klaim sepihak tentang HPN 2025 mirip dengan aksi “jual tiket tanpa izin promoter”—bikin heboh, tapi akhirnya ditinggal penonton.
Lalu, ada ironi halus: bagaimana mungkin seorang ketua organisasi jurnalis—yang seharusnya ahli dalam verifikasi—justru tersandung masalah prosedur?
Mungkin ini bukti bahwa power tends to corrupt, bahkan di ranah yang mestinya paling kritis terhadap kekuasaan.
Baca juga: Polres Sintang Kerahkan Tim Patroli Gabungan, Antisipasi Aktifitas Ilegal di Wilayah Perairan
Dampak Bagi Dunia Pers Kalbar:
Keputusan PWI Pusat ini diharapkan menjadi momentum perbaikan, terutama dalam hal:
1. Stabilitas Organisasi
PWI Kalbar perlu menghindari konflik berkepanjangan yang bisa mengganggu peran mereka dalam mengawal demokrasi.
2. Peningkatan Kualitas Jurnalis
Program pelatihan dan verifikasi anggota bisa menjadi filter untuk meminimalkan hoaks dan malpraktik jurnalistik.
3. Rekomendasi KLB
80 persen keputusan KLB PWI bersifat mengikat sesuai PD/PRT.
Dengan langkah pengangkatan PLT ini, PWI Kalbar diharapkan segera keluar dari bayang-bayang konflik dan fokus pada peningkatan peran pers dalam mendukung demokrasi.
Seperti kata pepatah lama, “badai pasti berlalu” asal semua pihak mau belajar dari kesalahan dan menatap ke depan.
Halaman : 1 2
