Cybertv.id.- Jakarta, 2 Juni 2025 — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6), untuk merespons meningkatnya risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan ekonomi global.
Baca juga : Pemerintah Luncurkan Inpres Data Tunggal untuk Pastikan Bansos Tepat Sasaran
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah secara resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun guna menjaga momentum pertumbuhan dan memperkuat stabilitas perekonomian nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menetapkan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus ini. Fokus utama diarahkan pada sektor transportasi, bantuan sosial, subsidi upah, dan insentif tarif jalan tol.
> “Hari ini, Bapak Presiden memutuskan pemberian paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga momentumnya, serta stabilitas ekonomi nasional dapat diperkuat,” ujar Menkeu dalam konferensi pers usai rapat.
Baca juga : Kapolres Ketapang Hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Pemda Kabupaten Ketapang
1. Stimulus Sektor Transportasi – Rp0,94 Triliun
Pemerintah memberikan diskon untuk moda transportasi selama periode libur sekolah dan awal tahun ajaran baru, Juni–Juli 2025:
Diskon 30% tiket kereta api bagi 2,8 juta penumpang, dengan alokasi anggaran Rp0,3 triliun.
PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi bagi sekitar 6 juta penumpang, dengan anggaran Rp0,43 triliun.
Diskon 50% tiket kapal laut bagi 0,5 juta penumpang, dengan anggaran Rp0,21 triliun.
Total anggaran untuk kebijakan ini mencapai Rp0,94 triliun.
Selain itu, tarif jalan tol akan diberikan diskon 20% bagi 110 juta pengguna selama periode yang sama. Kebijakan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan tidak membebani APBN.
> “Kebijakan diskon tarif tol ini akan dijalankan melalui mekanisme non-APBN. Kementerian PUPR telah mengeluarkan surat edaran kepada BUJT terkait implementasinya,” jelas Sri Mulyani.
2. Penguatan Bantuan Sosial – Rp11,93 Triliun
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,93 triliun untuk memperkuat perlindungan sosial, termasuk:
Tambahan dana Rp200 ribu per bulan selama dua bulan bagi 18,3 juta penerima Kartu Sembako.
Bantuan beras gratis 10 kg per bulan selama dua bulan, atau total 20 kg per penerima.
3. Subsidi Upah dan Jaminan Sosial – Rp10,72 Triliun
Baca juga : Korlantas Polri Resmi Mulai Tahap Sosialisasi Wujudkan Indonesia Zero Truk ODOL
Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan bagi:
17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau di bawah UMP/UMK.
565 ribu guru honorer di bawah Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama.
Selain itu, diskon 50% iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) juga diperpanjang untuk 2,7 juta pekerja di enam industri padat karya.
> “Langkah ini bertujuan menjaga daya beli pekerja sektor padat karya yang terdampak situasi global dan ketatnya persaingan ekspor,” tambah Menkeu.
4. Total Pembiayaan dan Program Tambahan
Total nilai paket stimulus ini mencapai Rp24,44 triliun, terdiri atas:
Rp23,59 triliun dari APBN
Rp0,85 triliun dari sumber non-APBN
Paket stimulus ini turut dilengkapi dengan pencairan gaji ke-13 pada bulan Juni 2025 sebesar Rp49,3 triliun bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat program-program prioritas seperti makan bergizi gratis, pembangunan perumahan, koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan perbaikan sekolah-sekolah dengan anggaran tambahan sebesar Rp16 triliun.
> “Dengan berbagai stimulus dan percepatan program ini, kita berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tetap terjaga mendekati 5 persen, meski menghadapi tantangan dari kondisi global,” pungkas Sri Mulyani.
