Lawyer Muda Kalbar Desak Polda Berikan Kepastian Hukum Dugaan Penggelapan Dana Rp1 Miliar

- Penulis

Minggu, 16 Agustus 2026 - 12:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cybertv.id.- PONTIANAK — Lawyer Muda Kalimantan Barat (Kalbar) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar memberikan kepastian hukum terhadap laporan dugaan penggelapan dana dengan nilai kerugian lebih dari Rp1 miliar.

Melalui Lawyer Muda Kalbar yang merupakan kuasa hukum Handoko, menyebut dugaan penggelapan tersebut berkaitan dengan suplai material untuk sejumlah proyek pembangunan, di antaranya SMP Negeri 2 Paloh, SMP Negeri 6 Sejangkung, SDN 16 Jelutung, dan Puskesmas Sajak.

Hal tersebut disampaikan Rusliadi dalam konferensi pers bersama timnya di Kantor Lawyer Muda Kalbar, Jalan Merapi, Pontianak, Sabtu (15/8/2026).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Rusliadi, laporan perkara tersebut telah ditangani penyidik Polda Kalbar. Ia menyebut penyidik telah menemukan dua alat bukti yang sah dan menilai unsur tindak pidana dalam perkara tersebut telah terpenuhi.

Namun, hingga sekitar 15 bulan sejak proses penanganan perkara berjalan, belum terdapat kepastian terkait penetapan tersangka.

“Apabila dalam proses dan waktu yang panjang penyidik Polda Kalbar menemukan ada indikasi dugaan keterlibatan Pemda, periksa dong. Jangan takut. Kemudian tetapkan tersangka kalau memang ada kerugian negara di situ,” tegas Rusliadi.

Baca Juga:  Pangdam Tanjungpura Pimpin Sertijab Danrem 121/Abw

Rusliadi meminta penyidik Polda Kalbar tidak membiarkan proses hukum perkara tersebut berlarut-larut tanpa kepastian.

Ia menegaskan, apabila hasil penyelidikan dan penyidikan telah menemukan alat bukti yang cukup serta unsur tindak pidana dinilai terpenuhi, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai ada hutang perkara. Kapolda Kalbar wajib menuntaskan hal tersebut, terlebih lagi unsur pidananya sudah mencukupi,” ujar Rusliadi.

Menurutnya, lamanya proses penanganan perkara selama 15 bulan harus menjadi perhatian khusus bagi pimpinan Polda Kalbar.

Rusliadi berharap Kapolda Kalbar memberikan perhatian terhadap perkara tersebut dan memastikan proses penanganannya berjalan secara profesional serta transparan.

“15 bulan tanpa kepastian hukum harusnya ini jadi catatan khusus untuk Kapolda baru. Jangan sampai ini jadi hutang perkara. Tuntaskan demi kepastian hukum,” pungkas Rusliadi.

Editor : Anita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel cybertv.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bangun Generasi Berkarakter, Kapolres Kediri Beri Pembinaan Pelajar SMK YP 17 Pare
Konsisten! Kapolres Kediri Turun Langsung Jangkau Masyarakat Lewat Sapa Pagi
Bareskrim Polri Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Terkait TPPU Judi Online
Kapolri Resmikan Empat Prasasti di HUT ke-81 Brimob, Tandai Modernisasi Fasilitas dan Penguatan Sejarah
BRAN–Kemenhut Perkuat Satu Data untuk Tuntaskan Konflik Agraria dan Jaga Kelestarian Hutan
Tongkat Komando Dari Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Virlani Arudyawan Resmi Ke Letkol Inf Danang Rahmayanto
Jalan Suparman Mangun Wijaya Di tutup Hingga April 2027, DISHUB dan SATLANTAS Siapkan Rekayasa Lalu Lintas dan Jalur Alternatif
Jelang Nataru, Polres Kediri Kota Gelar Operasi Zebra Semeru 2026, Kedepankan Edukasi Humanis
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 13:50 WIB

Bangun Generasi Berkarakter, Kapolres Kediri Beri Pembinaan Pelajar SMK YP 17 Pare

Senin, 16 November 2026 - 13:48 WIB

Konsisten! Kapolres Kediri Turun Langsung Jangkau Masyarakat Lewat Sapa Pagi

Senin, 16 November 2026 - 13:45 WIB

Bareskrim Polri Sita Rp28 Miliar dari 322 Rekening Terkait TPPU Judi Online

Senin, 16 November 2026 - 13:42 WIB

Kapolri Resmikan Empat Prasasti di HUT ke-81 Brimob, Tandai Modernisasi Fasilitas dan Penguatan Sejarah

Senin, 16 November 2026 - 13:40 WIB

BRAN–Kemenhut Perkuat Satu Data untuk Tuntaskan Konflik Agraria dan Jaga Kelestarian Hutan

Berita Terbaru