Emas Ilegal Mengalir, Penegakan Hukum Tersendat

- Penulis

Sabtu, 19 April 2025 - 15:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cybertv.id.- Sekadau – Aktivitas tambang emas ilegal di aliran Sungai Kapuas, Kecamatan Sekadau Hilir, kembali menjadi perhatian publik. Berdasarkan informasi yang beredar, terdapat sekitar 50 set alat tambang yang beroperasi secara ilegal di kawasan tersebut.

Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ini terjadi tidak jauh dari pusat kota. Ia menyayangkan minimnya tindakan dari aparat penegak hukum (APH) di wilayah tersebut, bahkan menyebut adanya kesan pembiaran terhadap kegiatan ilegal ini.

“Apakah hukum sudah tidak berlaku lagi? Atau uang dari tambang emas ilegal itu terlalu menggiurkan hingga hukum menjadi tidak berdaya?” sindirnya tajam.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Masyarakat mulai mempertanyakan komitmen dan integritas aparat dalam menegakkan hukum. Jika hukum masih tegak berdiri, warga mendesak agar aparat segera bertindak dan menangkap para pelaku penambangan emas ilegal tersebut.

Baca Juga:  DPD FBN RI KKR Menetapkan Yusman Pimpin Garda Bela Negara Rasau Jaya

Selain persoalan hukum, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial juga semakin mengemuka. Aktivitas tambang ilegal yang tidak melalui regulasi resmi dikhawatirkan akan merusak ekosistem sungai, mencemari air, serta memicu konflik sosial di tengah masyarakat.

Aspek ekonomi juga menjadi sorotan, karena pendapatan yang besar dari tambang emas ilegal sering kali menjadi daya tarik yang memicu praktik-praktik penyimpangan.

Masyarakat Sekadau mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, tidak hanya demi penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga sekitar.

Situasi ini memerlukan perhatian dan langkah cepat dari pihak berwenang. Diharapkan adanya keterbukaan serta dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk merumuskan solusi jangka panjang guna mengatasi maraknya tambang ilegal di wilayah tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel cybertv.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PEMPROV KALBAR RAIH TPAKD TERBAIK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2026
Ketum PWI: Negara Perlu Hadir Menjaga Ekosistem Pers di Tengah Gempuran Algoritma
Mangkrak! Program Cetak Sawah 2025 di Sanggau Gagal Total, di Sei Mawang Dari 98 Ha Yang Di kerjakan Hanya 6 Ha.
Gebyar Lelang Serentak Hari Ketiga, Kejati Kalbar Pantau Penjualan Aset di Sanggau, Sintang dan Ketapang
Mulai 1 Juli 2026, Pemerintah Terapkan Biodiesel B50 Secara Bertahap, Masa Transisi Tiga Bulan
Potensi Polarisasi Etnis Mengintai, Ketegasan KPK Dinilai Penting Jaga Stabilitas Kalimantan Barat.
BMKG Kembangkan Radar Cuaca Non-Polarimetrik untuk Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Indonesia
Perkuat Sinergi dan Soliditas TNI, Komandan Kodaeral XII Terima Kunjungan Pangdam XII/Tanjungpura
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:28 WIB

PEMPROV KALBAR RAIH TPAKD TERBAIK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2026

Jumat, 2 Oktober 2026 - 14:26 WIB

Ketum PWI: Negara Perlu Hadir Menjaga Ekosistem Pers di Tengah Gempuran Algoritma

Minggu, 27 September 2026 - 14:42 WIB

Mangkrak! Program Cetak Sawah 2025 di Sanggau Gagal Total, di Sei Mawang Dari 98 Ha Yang Di kerjakan Hanya 6 Ha.

Rabu, 12 Agustus 2026 - 12:39 WIB

Gebyar Lelang Serentak Hari Ketiga, Kejati Kalbar Pantau Penjualan Aset di Sanggau, Sintang dan Ketapang

Selasa, 30 Juni 2026 - 11:43 WIB

Mulai 1 Juli 2026, Pemerintah Terapkan Biodiesel B50 Secara Bertahap, Masa Transisi Tiga Bulan

Berita Terbaru