Cybertv.id.- Jakarta, 23 April 2025 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang semakin dipengaruhi oleh perubahan iklim ekstrem. Seruan ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam forum workshop internasional bertajuk “Exploring Technological and Interdisciplinary Approaches to Disaster Management in Indonesia”. Acara ini diselenggarakan secara hybrid oleh Queen Mary University of London dan National Battery Research Institute (NBRI).
Baca juga: Pangdam XII/Tpr Terima Kunjungan Kepala Perwakilan BI Kalbar
Sebagai salah satu pembicara utama, Dwikorita menyampaikan materi berjudul Aspek Meteorologi Bencana di Indonesia. Ia menekankan bahwa 95% bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, hingga badai tropis. “Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah menurut pengamatan World Meteorological Organization (WMO), melampaui rekor sebelumnya pada tahun 2023. Tren ini menunjukkan peningkatan suhu global yang konsisten dan mengkhawatirkan, termasuk di Indonesia,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dwikorita menjelaskan bahwa kondisi iklim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, yang pada akhirnya meningkatkan kompleksitas dalam proses prediksi cuaca dan iklim. Ia juga menyoroti beberapa kejadian bencana besar sebagai bukti perubahan karakteristik cuaca ekstrem, termasuk banjir besar di Jakarta pada tahun 2020 yang disebabkan oleh curah hujan ekstrem dalam durasi singkat (cumulative rainfall over short duration).
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa bencana tidak hanya dipicu oleh faktor alamiah (natural behavior), tetapi juga oleh dinamika sosial (social behavior), seperti pertumbuhan penduduk, perubahan tata guna lahan, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap risiko bencana. Dalam konteks ini, BMKG menilai pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif untuk membangun ketangguhan masyarakat.
Baca juga: Dugaan Korupsi Pembangunan DAM Kali Bentak, Kejari Blitar Tetapkan 4 Orang Tersangka
Sebagai bentuk komitmen dalam upaya mitigasi, BMKG telah mengembangkan sistem peringatan dini berjenjang, mulai dari observasi cuaca dan iklim, pemrosesan data, produksi informasi, hingga diseminasi kepada masyarakat. Meski demikian, BMKG menyadari adanya tantangan besar, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang minim infrastruktur komunikasi serta masyarakat yang belum sepenuhnya memahami informasi teknis kebencanaan.
Oleh karena itu, BMKG mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai kunci untuk menciptakan sistem peringatan dini yang efektif. Edukasi kebencanaan, penguatan literasi iklim, serta pemanfaatan teknologi adaptif berbasis komunitas menjadi langkah nyata yang perlu diperkuat. Dalam hal ini, peran aktif Pemerintah Daerah, BNPB, Basarnas, TNI, Polri, media massa, dan unsur masyarakat lokal sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi dan pemahaman publik.
Mengakhiri paparannya, Dwikorita menegaskan bahwa sistem peringatan dini yang efektif harus bersifat tepat waktu, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah rawan bencana. “Peringatan dini bukanlah akhir dari sistem perlindungan, melainkan awal dari aksi nyata yang dapat menyelamatkan jiwa dan meminimalkan kerugian. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama dan kolaborasi lintas sektor agar peringatan dini benar-benar menjadi tindakan dini,” pungkasnya.
