Cybertv.id-KEDIRI KOTA – Wakapolres Kediri Kota Kompol Putu Gde Caka Pratyaksa Ratsuko, S.I.K., M.I.K. menghadiri kegiatan kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rangka Penyerahan Bantuan Sosial dan Tali Asih Pilar Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang digelar di halaman depan Balai Kota Kediri, Sabtu (23/5/2026).
Kehadiran Wakapolres Kediri Kota dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Polri terhadap program-program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan kondusif.
Acara yang dimulai pukul 14.55 WIB itu turut dihadiri Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Wakil Wali Kota Kediri Gus Qowim, Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah, pejabat Forkopimda, kepala OPD, serta ratusan penerima manfaat bantuan sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial kepada berbagai kelompok masyarakat, di antaranya lansia penerima PKH Plus, penyandang disabilitas, penerima zakat produktif, tenaga kesejahteraan sosial, hingga pekerja.
Wakapolres Kediri Kota Kompol Putu Gde Caka Pratyaksa Ratsuko tampak mendampingi jalannya kegiatan bersama unsur Forkopimda guna memastikan situasi tetap aman, tertib, dan lancar. Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh jajaran Polres Kediri Kota selama kegiatan berlangsung.
Kegiatan kunjungan kerja ini sekaligus menjadi simbol kuatnya sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Kediri, TNI-Polri, serta seluruh elemen terkait dalam mendukung program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Selain menghadiri kegiatan, jajaran Polres Kediri Kota juga melakukan pemantauan dan pengamanan di seluruh titik kegiatan guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas selama kunjungan kerja berlangsung.
Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, diharapkan bantuan sosial yang diberikan dapat membantu meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kehadiran pemerintah dan aparat negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
(Djoko)
