Cybertv.id.- Pontianak – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar secara resmi melaksanakan penyerahan dua tersangka dan barang bukti (Tahap II) perkara dugaan tindak pidana korupsi kepada Penuntut Umum Kejari Sintang, Rabu (25/02/2026).
Penyerahan dilakukan di Kantor Kejati Kalbar setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) pada 26 Januari 2026.
Dua tersangka yang diserahkan yakni Hendrikus Mada, A.Md.Kep dan Kereng, berikut barang bukti terkait dugaan penyimpangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tersangka Hendrikus Mada diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDes Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024. Berdasarkan hasil penyidikan dan audit perhitungan kerugian keuangan negara, perbuatannya diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar ± Rp834.516.565,71.
Dari jumlah tersebut, tersangka telah mengembalikan dana sebesar Rp141.595.267,00 ke rekening kas Desa Tinum Baru, sehingga sisa kerugian negara tercatat sebesar Rp692.921.298,71.
Sementara itu, tersangka Kereng diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDes Desa Nanga Segulang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018. Berdasarkan hasil audit, perbuatannya diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar ± Rp1.302.658.135,51.
Modus yang digunakan para tersangka antara lain berupa dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik desa, mark-up anggaran, serta pertanggungjawaban fiktif yang tidak sesuai dengan realisasi di lapangan.
Perbuatan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
Kedua tersangka ditahan oleh Penuntut Umum selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini di Lapas Kelas II Pontianak.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, membenarkan bahwa Tahap II telah dilaksanakan sesuai ketentuan setelah jaksa menyatakan berkas perkara lengkap.
“Dengan diserahkannya tersangka dan barang bukti, tanggung jawab penahanan beralih kepada Penuntut Umum. Dalam waktu dekat, perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Taufik Effendi, SH., MH., menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang kompromi terhadap praktik korupsi.
“Dana desa adalah hak masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan. Ketika anggaran itu diselewengkan, yang dirampas bukan hanya uang negara, tetapi juga masa depan warga desa,” ujarnya.
Kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana desa. Aparat penegak hukum memastikan komitmen pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas, khususnya terhadap penyalahgunaan anggaran publik yang berdampak langsung pada masyarakat di tingkat desa.
Tim
Editor : Anita
Sumber Berita: Dny Ard / Humas Res Sgu
