Cybertv.id – Pontianak, Kalbar — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Pemimpin Media Independen (P2MI) Kalimantan Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Akhir Tahun dengan mengusung tema “Deklarasi Lintas Etnis, Organisasi Kepemudaan (OKP), dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam Mendukung Terciptanya Suasana Kondusif Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025–2026”, Senin(22/12/2025)
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan lintas etnis, OKP, ormas, insan pers, serta tokoh masyarakat di Kalimantan Barat. Rakerda tersebut menjadi momentum konsolidasi internal P2MI sekaligus ruang dialog lintas elemen masyarakat untuk memperkuat komitmen menjaga persatuan dan stabilitas daerah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Ketua DPW P2MI Kalbar, dalam sambutannya menegaskan bahwa peran media sangat strategis dalam menjaga kondusivitas daerah, terutama di momen-momen penting yang berpotensi menimbulkan dinamika sosial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Media memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan menyejukkan. Melalui deklarasi lintas etnis, OKP, dan ormas ini, kami ingin menegaskan komitmen bersama menjaga Kalimantan Barat tetap aman, damai, dan harmonis menjelang Natal dan Tahun Baru 2025–2026,” ujarnya.
Deklarasi bersama yang dibacakan dalam Rakerda tersebut menegaskan penolakan terhadap hoaks, ujaran kebencian, serta provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan. Seluruh elemen yang hadir juga sepakat mendukung upaya aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam menciptakan situasi yang kondusif.
Sementara itu, perwakilan tokoh masyarakat, mengapresiasi inisiatif P2MI Kalbar yang dinilai mampu menjadi jembatan komunikasi antar kelompok masyarakat.
“Kegiatan ini sangat positif, karena melibatkan berbagai unsur masyarakat. Harapannya, semangat kebersamaan ini tidak hanya berhenti pada deklarasi, tetapi terus diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah masyarakat,” katanya.
Melalui Rakerda Akhir Tahun ini, DPW P2MI Kalbar berharap sinergi antara media, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat guna menjaga persatuan, toleransi, serta stabilitas sosial di Kalimantan Barat.
Nov
