Diduga ‘Kebal Hukum’, Proyek Rp10,9 Miliar di Bengkayang Abaikan Hak Pekerja BPJS Tak Ada, K3 Diduga Fiktif

- Penulis

Selasa, 7 April 2026 - 06:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cybertv.id.- Bengkayang, Kalbar – Aroma dugaan pelanggaran serius menyeruak dari proyek penggantian Jembatan Riam Pangar yang berada di bawah kendali Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat. Proyek bernilai Rp10.996.623.000,00 yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2025–2026 ini diduga tidak hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga berpotensi melanggar hak dasar pekerja dan aturan keselamatan konstruksi.

Investigasi lapangan yang dilakukan pada Kamis (2/4/2026) menemukan indikasi kuat bahwa puluhan pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Fakta ini terungkap dari pengakuan langsung para pekerja harian dan borongan yang bekerja di lokasi.

Padahal, proyek dengan durasi 300 hari kalender itu tergolong berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Tanpa jaminan sosial, para pekerja berada dalam posisi rentan jika terjadi insiden di lapangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak berhenti pada persoalan BPJS, tim investigasi juga menemukan indikasi lemahnya—bahkan diduga nihilnya—penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Sejumlah pekerja terlihat bekerja di area berisiko tinggi tanpa Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm, rompi reflektif, maupun sepatu keselamatan. Kondisi ini kontras dengan papan proyek yang secara eksplisit mencantumkan komitmen terhadap K3.

Lebih jauh, keberadaan tenaga ahli K3 serta konsultan pengawas tidak terpantau di lokasi saat aktivitas berlangsung. Hal ini memunculkan dugaan bahwa implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) hanya sebatas formalitas administratif—atau bahkan berpotensi fiktif.

Jika benar demikian, maka komponen anggaran K3 dalam proyek bernilai miliaran rupiah ini patut dipertanyakan penggunaannya.

Dalam proyek yang dibiayai uang negara, pengawasan seharusnya melekat pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat. Namun, dengan temuan di lapangan, muncul pertanyaan serius: di mana fungsi kontrol dan pengawasan negara?

Sejumlah pihak menilai, jika pelanggaran ini benar terjadi secara terbuka dan berlangsung dalam waktu lama, maka tidak menutup kemungkinan adanya pembiaran sistematis.

Baca Juga:  Desk Ketenagakerjaan Polri Berhasil Mediasi Sengketa PT Kerta Gaya Pusaka, 131 Pekerja Terima Hak Senilai Rp10 Miliar

“Ini bukan sekadar kelalaian kontraktor. Kalau dibiarkan, ada potensi kegagalan pengawasan. Negara bisa dianggap abai terhadap keselamatan warganya sendiri,” ujar seorang sumber yang memahami tata kelola proyek konstruksi.

Dugaan pelanggaran ini bukan perkara ringan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS dapat dikenakan pidana hingga 8 tahun penjara atau denda maksimal Rp1 miliar.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur sanksi tegas terhadap pelanggaran K3, mulai dari penghentian proyek hingga pencabutan izin usaha.

Lebih jauh, pelanggaran terhadap standar keselamatan dan perlindungan tenaga kerja juga dapat menjadi dasar bagi lembaga pengadaan untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam (blacklist) terhadap perusahaan pelaksana.

Seiring mencuatnya temuan ini, desakan publik kian menguat agar dilakukan audit investigatif—bahkan audit forensik—terhadap proyek tersebut. Tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga alokasi dan realisasi anggaran, khususnya pada komponen K3 dan perlindungan tenaga kerja.

Masyarakat mendesak agar pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, turun tangan untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang dibiarkan.

Hingga berita ini dipublikasikan, pihak CV. Yesa Kusuma Bangsa maupun konsultan pengawas belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat juga belum menyampaikan tanggapan terkait temuan di lapangan.

Minimnya respons ini justru memperkuat tanda tanya publik: apakah proyek Rp10,9 miliar ini benar-benar berjalan sesuai aturan, atau ada yang sengaja ditutup-tutupi?

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada seluruh pihak terkait guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.

(Tim media).

Editor : Anita

Sumber Berita: Tim media

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel cybertv.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAPOLSEK KANDAT TURUN LANGSUNG SUKSESKAN PROGRAM QUICK WINS KAPOLRI : POLISI PEDULI PENGANGGURAN
Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Karhutla Terus Berulang, Kepala BRAN Dorong Reforma Agraria sebagai Solusi Pencegahan
Polda Jatim Ajak Sekolah dan Orang Tua Bersama Cegah Bullying pada Anak
Polres Kediri Kota Gandeng Dinas Pertanian, Bekali Masyarakat Keterampilan untuk Ciptakan Peluang Usaha
Salat Jumat Bersama Warga Campurejo, Kapolres Kediri Kota Serap Aspirasi Keselamatan Lalu Lintas
Wujudkan Lingkungan Hijau, Polres Kediri Kota Gandeng Kampus UB Gelar Green Policing
*Polres Blitar Terus Tingkatkan Pelayanan, Hadirkan Beragam Pelayanan Kepolisian Keliling Melalui Jumat Berkah*
Berita ini 120 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 10:48 WIB

KAPOLSEK KANDAT TURUN LANGSUNG SUKSESKAN PROGRAM QUICK WINS KAPOLRI : POLISI PEDULI PENGANGGURAN

Jumat, 20 November 2026 - 10:00 WIB

Blue Policing, Polri Perkuat Perlindungan Laut dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Jumat, 20 November 2026 - 09:58 WIB

Karhutla Terus Berulang, Kepala BRAN Dorong Reforma Agraria sebagai Solusi Pencegahan

Jumat, 20 November 2026 - 09:57 WIB

Polda Jatim Ajak Sekolah dan Orang Tua Bersama Cegah Bullying pada Anak

Jumat, 20 November 2026 - 09:54 WIB

Polres Kediri Kota Gandeng Dinas Pertanian, Bekali Masyarakat Keterampilan untuk Ciptakan Peluang Usaha

Berita Terbaru