Cybertv.id.- Sanggau, Polda Kalbar – Menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di musim kemarau 2025, Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Koordinasi Teknis Penanganan dan Pengendalian Karhutla pada Rabu (30/7/2025) pagi, bertempat di Ruang VIP Sabang Merah, Kantor Bupati Sanggau.
Rapat ini digelar untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam mengantisipasi dan menangani Karhutla yang berpotensi menimbulkan bencana kabut asap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si, dan dihadiri oleh Asisten Deputi Wilayah Perbatasan Kemenko Polhukam RI Kolonel Inf Heri Budi Purnomo, serta jajaran Forkopimda, OPD, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, UPT KPH, camat, lurah, kepala desa hingga kepala puskesmas se-Kabupaten Sanggau yang hadir secara langsung maupun virtual.
Dalam sambutannya, Bupati Yohanes Ontot menekankan bahwa pengendalian Karhutla bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi harus menjadi kerja kolektif seluruh elemen masyarakat.
“Perubahan paradigma penanganan bencana harus dimulai dari sekarang, karena bencana adalah urusan kita bersama,” tegasnya.
Baca juga : Lakukan Pengawalan Polres Jember Perlancar Jalur Pendistribusian BBM, Masyarakat Dihimbau Tidak Panic Buying
Bupati juga mengungkapkan keprihatinannya atas jumlah hotspot yang terpantau oleh BMKG Kalbar. Berdasarkan pencitraan satelit pada 28 Juli 2025, terdapat 111 titik panas di wilayah Kabupaten Sanggau. Lima kecamatan yakni Balai, Kapuas, Meliau, Tayan Hilir, dan Toba disebut sebagai kawasan dengan potensi Karhutla tertinggi.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menetapkan status Siaga Darurat berdasarkan SK Bupati Sanggau Nomor: 251/BPBD/2025 tertanggal 21 Juli 2025. Bahkan, status tersebut dapat ditingkatkan menjadi Tanggap Darurat jika eskalasi Karhutla semakin memburuk di lapangan.
“Kami juga telah memutuskan pembentukan dan aktivasi Komando Satuan Tugas Penanganan Bencana Asap akibat Karhutla yang akan terdiri dari lintas sektor. Semua unsur harus bersinergi dengan pendekatan kolaboratif,” papar Bupati Sanggau.
Sementara itu, Asisten Deputi Kemenko Polhukam RI, Kolonel Inf Heri Budi Purnomo menyampaikan bahwa Sanggau menjadi salah satu wilayah di Kalbar yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa Karhutla sudah menjadi isu nasional dan sorotan internasional, terutama jika melibatkan korporasi.
“Kita tidak ingin Kabupaten Sanggau menjadi perhatian negatif negara tetangga akibat kabut asap,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, Pemerintah Pusat melalui BNPB telah menggelar tiga jenis operasi besar yaitu patroli udara, modifikasi cuaca, dan water bombing di wilayah terdampak.
Penanganan Karhutla harus dilakukan dengan cepat dan efisien karena beberapa wilayah, termasuk Sanggau, mengalami kesulitan akses air dan medan yang berat.
Dandim 1204/Sanggau, Letkol Inf Subandi dalam paparannya menyampaikan bahwa Kodim memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah daerah menangani Karhutla secara langsung.
“Karhutla bukan hanya tugas BPBD. Seluruh unsur TNI dan stakeholder harus bergerak aktif,” katanya.
Senada dengan Dandim 1204/Sanggau, Kabag Ops Polres Sanggau, AKP PSC Kusuma Wibawa, S.H., M.A.P menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan kekuatan penuh untuk mengantisipasi Karhutla. Polres Sanggau telah membentuk Pleton Siaga Karhutla dengan 107 personel dan Regu Siaga di 15 Polsek dengan total 348 personel.
“Kami juga telah membentuk posko siaga, melakukan patroli preemtif dan preventif, serta menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum. Pemberdayaan tokoh adat dan tiga pilar juga terus kami dorong untuk menyentuh langsung masyarakat,” jelas Kabag Ops.
Baca juga : Hadiri Muktamar HIMA Persis, Kapolri: Persiapkan Diri Manfaatkan Bonus Demografi
Ia menambahkan, dalam strategi penanganan, Polres Sanggau telah membuat rayonisasi wilayah rawan, mendirikan embung-embung air di titik rawan api, serta menyiagakan sarana dan prasarana pendukung di seluruh jajaran Polsek.
“Kami juga telah memetakan zona rawan Karhutla berdasarkan potensi kemudahan terbakar dan kondisi meteorologis yang kami pantau hingga 3 Agustus 2025,” lanjutnya.
Dalam sesi penutupan, AKP Kusuma Wibawa menyampaikan bahwa Polres Sanggau siap bekerja sama lintas sektor dan terus menjalin koordinasi dengan BPBD, TNI, serta semua pemangku kepentingan.
“Langkah cepat, koordinasi aktif, dan responsif terhadap informasi hotspot adalah kunci utama kita dalam mencegah bencana kabut asap di Sanggau,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bentuk konkret pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kalbar dan tindak lanjut rapat nasional bersama Kemenko Polhukam dan BNPB. Fokus utama rapat adalah membangun kesiapsiagaan terpadu dan sinergi lintas sektor agar ancaman Karhutla tidak berubah menjadi bencana nasional.
Dengan semangat gotong royong, Pemerintah Kabupaten Sanggau optimis bahwa melalui langkah-langkah konkret dan komitmen bersama seluruh pihak, Karhutla dapat dicegah, dikendalikan, dan ditangani secara tepat demi melindungi masyarakat, lingkungan, serta keberlangsungan hidup generasi mendatang.
