Cybertv.id – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dinilai perlu segera menunjukkan sikap tegas, transparan, dan terbuka dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik di Kalimantan Barat. Hal itu dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial di daerah yang memiliki sejarah panjang konflik komunal dan sensitivitas tinggi terhadap isu ketidakadilan.
Belakangan ini, video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan mulai munculnya mobilisasi opini publik yang dikaitkan dengan identitas etnis dalam menyikapi proses hukum tertentu. Situasi tersebut dinilai mengkhawatirkan karena berpotensi menggeser persoalan hukum dari ranah legal menjadi arena pertarungan identitas kelompok.
Pengamat sosial dan politik menilai, dalam masyarakat plural seperti Kalimantan Barat, hukum tidak pernah bekerja di ruang kosong. Setiap langkah aparat penegak hukum selalu dibaca secara sosial, politik, bahkan etnis. Karena itu, kehati-hatian KPK yang terlalu panjang dikhawatirkan menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai instrumen keadilan universal, maka masyarakat akan mulai membaca perkara melalui kacamata ‘kami’ versus ‘mereka’. Ini yang berbahaya,” demikian pandangan yang berkembang di ruang publik.
Kalimantan Barat sendiri memiliki sejarah ketegangan komunal yang meninggalkan trauma sosial mendalam dalam memori kolektif masyarakat. Oleh sebab itu, negara dinilai harus sangat berhati-hati menjaga persepsi netralitas hukum.
Publik mulai menyoroti adanya kesan bahwa penegakan hukum bergerak berbeda terhadap aktor yang berbeda. Ada pihak yang diproses cepat, sementara ada pula yang dianggap disentuh secara sangat hati-hati. Persepsi semacam ini dinilai membuka ruang bagi elite tertentu memainkan politik identitas.
Situasi menjadi semakin sensitif ketika tekanan terhadap KPK mulai dikaitkan dengan simbol-simbol etnis dan lembaga adat. Banyak pihak menilai lembaga adat seharusnya tetap menjadi penjaga harmoni sosial dan perekat kebudayaan, bukan terlibat terlalu jauh dalam arena tekanan politik terhadap proses hukum.
“Dalam negara hukum, tidak boleh ada kesan bahwa suatu perkara didorong atau ditekan melalui mobilisasi identitas etnis tertentu. Sebab jika hukum dipersepsikan tunduk pada tekanan identitas, maka kepercayaan publik terhadap netralitas negara akan runtuh,” demikian pandangan yang berkembang.
Di tengah situasi tersebut, publik juga mulai mengaitkan dinamika tekanan terhadap KPK dengan pertarungan politik daerah. Muncul persepsi bahwa tekanan tersebut bukan hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga memiliki implikasi politik terhadap posisi Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, serta kemungkinan menguatnya posisi Krisantus Kurniawan dalam peta kekuasaan daerah.
Benar atau tidaknya persepsi tersebut, pengamat menilai opini publik sudah bergerak ke arah itu. Dalam politik, persepsi sering kali memiliki dampak sosial yang lebih besar dibanding fakta itu sendiri.
Penggunaan simbol adat dalam arena konflik politik modern juga dinilai sangat berisiko di daerah multietnis seperti Kalimantan Barat. Simbol adat memiliki kekuatan mobilisasi emosional yang besar. Ketika digunakan dalam tekanan terhadap proses hukum atau dikaitkan dengan perebutan jabatan politik, masyarakat dikhawatirkan akan mudah terseret pada pembacaan etnis terhadap konflik elite.
Dalam kondisi seperti itu, persoalan hukum tidak lagi dipahami sebagai urusan individu, tetapi berubah menjadi pertarungan kehormatan kelompok. Potensi gesekan horizontal pun dinilai meningkat drastis.
Karena itu, semua pihak diminta menahan diri. Elite politik diingatkan agar tidak memainkan isu identitas etnis demi kepentingan kekuasaan. Lembaga adat diminta kembali pada fungsi utamanya sebagai penjaga harmoni budaya. Sementara KPK diharapkan segera menunjukkan ketegasan dan transparansi agar tidak memberi ruang berkembangnya spekulasi politik maupun sentimen primordial.
Pengamat mengingatkan, di daerah dengan sejarah luka komunal seperti Kalimantan Barat, konflik tidak selalu lahir dari kebencian langsung. Konflik sering muncul dari rasa ketidakadilan yang dianggap dipermainkan, kemudian dibungkus dengan simbol identitas dan perebutan kekuasaan politik.
Jika situasi tersebut tidak dikelola secara bijak, maka yang dipertaruhkan bukan hanya posisi politik elite tertentu, melainkan stabilitas sosial seluruh daerah.
Editor : Yohanes
