Cybertv.id – Semarang – Jawa Tengah – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, Lampri, menerima audiensi dari organisasi masyarakat Gerakan Jalan Lurus (GJL) dan Gerakan Anti mafia tanah Republik Indonesia ( GAMAT-RI)yang dipimpin oleh Ketua Umum H.Riyanta,SH pada Selasa (25/02/25).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Kakanwil BPN Jateng dan membahas program kerja 100 hari serta sinergi dalam percepatan program pertanahan.
Dalam pertemuan tersebut, Lampri ,A.Ptnh ,S.H.,M.H. menyampaikan komitmennya untuk menjalankan delapan program prioritas yang telah ditetapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Delapan program tersebut meliputi:
1. Penyerapan Anggaran
2. Penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2025
3. Persiapan Kabupaten/Kota Lengkap
4. Implementasi Layanan Elektronik
5. Penyertifikatan Tanah Wakaf
6. Redistribusi Tanah
7. Implementasi Eksistensi
8. Persiapan Zona Integritas
Lampri menekankan bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk GJL, sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan program-program tersebut, terutama dalam pengawalan PTSL agar berjalan dengan baik dan transparan.
“Delapan program ini kami harapkan dapat berjalan maksimal dengan dukungan semua pihak, termasuk dari teman-teman GJL. Terutama dalam PTSL, kita ingin program ini bisa berjalan lancar dan diawasi agar sesuai target,” ujar Lampri.
Terkait pengaduan masyarakat mengenai permasalahan pertanahan, Lampri ,A.Ptnh ,S.H.,M.H. menegaskan bahwa BPN memiliki berbagai jalur pengaduan resmi, seperti SP4N-LAPOR, media sosial resmi, dan juga bisa diajukan langsung ke kantor BPN.
Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah penurunan jumlah target PTSL dibandingkan tahun sebelumnya akibat keterbatasan anggaran. Jika pada tahun sebelumnya program PTSL bisa mencapai satu juta bidang tanah, tahun ini hanya ditargetkan sekitar 500 ribu bidang tanah.
Meski demikian, Kakanwil BPN Jateng optimistis bahwa dengan kerja sama yang solid antara BPN, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat seperti GJL, program-program prioritas ini dapat berjalan optimal demi kepastian hukum atas tanah dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Ketua Umum GJL GAMAT-RI menyampaikan Komitmen GJL GAMAT-RI jelas mendukung Pemerintah yang sah mendukung program pemerintah Bapak H.Presiden Prabowo Subianto yang sangat baik bagus, kita dukung betul Ingin membangun bangsa Indonesia yang baik dengan aksi – aksi sosial bangun perekonomian mandiri.
GJL GAMAT-RI harus berani menyampaikan pendapat ,LSM harus semangat harus menjadi perhatian demi kesejahteraan masyarakat.
Budi Priyono, SE Ketua GJL GAMAT-RI Kota Semarang menyampaikan beberapa permasalahan yang mengadu ke GJL GAMAT-RI terkait permasalahan tanah dugaan korban mafia tanah
1.warga Kelurahan Kandri bapak Subani
2.Sebanyak 34 Warga di kel. Gisikdrono mengurus sertifikat melalui PTSL belum terakomodir
3.warga Bapak Dudik Jomblang juga PTSL
4.Terkait Fasum Semarang indah jalan umum, menjadi Bangunan dan ber SHM
5.tanah ex egendom jalan Jogja Veteran Kariadi Semarang
6.dan yang sudah ditangani Polda Jateng terkait tanah ujung – ujung Pabelan kabupaten Semarang,Terlapor eks Kapolsek Tingkir.
Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil atas tanah, sekaligus mendorong revisi regulasi yang lebih berpihak pada kepentingan publik.
( Sukindar)
