Cyber tv id- Kalbar- PUPR Propinsi, kembali dinilai gagal oleh banyak kalangan. Pasalnya Proyek rekonstruksi dan pelebaran Jalan Rawak-Nanga Taman Tahun anggaran 2025, tampak mengalami keterlambatan yang cukup parah.
” Bayangkan, sampai dengan detik ini, Paket segede Rp. 4 Miliar 900 Juta dari kas APBD Propinsi Kalbar, yang dilaksanakan CV Sarana Indo Putra, masih dikerjakan tanpa diketahui, kapan titik penyelesaian yang jelas, ” ungkap Ard, warga sekitar.
Dikontrak, katanya, masanya cuma 43 hari kalender. Tetapi sampai dengan tanggal 15 Januari 2026, progres pekerjaan belum mencapai seratus persen, layaknya addendum yang mendekati pinalti atau tendangan dua belas pas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut, program Pemerintah yang sudah diplanning dengan matang dan terencana, harus tertunda hanya karna ketidak profesionalan Kadis maupun Kabid PUPR Propinsi dalam menangani pekerjaan jalan. Ini catatan hitam stabilo merah bagi Gubernur, DPRD, Polda maupun Kejati Kalbar. Apalagi Dinas PUPR tahun 2025 berani melakukan Lelang manual yang menentang peraturan Presiden.
” Itu bentuk kegagalan tupoksi yang tidak bisa dianggap sepele, mengingat batas waktu yang telah disepakati, sudah melesat jauh. Artinya rencana kerja yang digodok Dinas PUPR terhadap pembangunan jalan dimaksud, terbukti bertolak belakang dengan kondisi lapangan. Jadi alasan apapun, sebagai pembelaan diri, tidak bisa diterima, ” tegasnya.
Ard juga meragukan wujud kualitas maupun kwantitas hasil pekerjaan. ” Merujuk pada bentuk keterlambatan yang ada, saya yakin realisasinya diluar acuan tehnis. Tidak memvonis tetapi dasar-dasar tersebut sangat mendekati dugaan itu, ” urainya.
Ditempat yang berbeda, masyarakat lainnya mendesak supaya Gubernur menjelaskan ke publik terkait keterlambatan tersebut, agar rasa kepercayaan masyarakat tetap tertanam. Sementara Kadis dan Kabid Bina Marga PUPR yang sering manfaatkan tenaga honor untuk setiap urusan, dijatuhi sanksi, diganti dan diproses secara hukum.
Pelaksana yang dikonfirmasi lewat pesan singkat WA mengakui bahwa proyek tersebut belum dibayar oleh pihak terkait. Disisi Dinas, konfirmasi apapun yang dikirim tidak pernah dijawab.
